Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pemkot Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tahun ini mengalokasikan anggaran untuk pengurukan lahan pembangunan pasar barang bekas. Lokasinya berada di sisi utara rumah susun (rusun) III Jalan Hayam Wuruk.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Hesti Setyorini mengatakan, anggaran tahun ini hanya untuk tahap penyiapan lahan. Sedangkan, pembangunan pasar dilakukan bertahap mulai tahun depan.

“Saat ini masih proses tender untuk paket penyiapan lahan,” ujarnya, Senin (22/4).
Adapun proyek pembangunan pasar barang bekas tahun ini meliputi pekerjaan uruk serta pemadatan lahan, beton, dan pondasi. Luas lahan yang digarap sekitar 3.536 meter persegi.

Sedianya, pembangunan pasar barang bekas itu mulai disusun tahun lalu. Namun urung dilakukan lantaran bersamaan dengan pengerjaan rusun III Jalan Hayam Wuruk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insya allah Mei ini mulai pelaksanaannya,” terangnya.

Hesti menyampaikan pasar barang bekas tersebut terdiri dari 46 kios. Selain itu, juga dibangun sarana penunjang pasar seperti los serta pujasera. Adapun total luas bangunan diperkirakan 1.405 meter persegi. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pemkot Madiun berupaya meningkatkan kenyamanan masyarakat. Salah satunya memastikan kondisi jalan, baik.

Untuk itu, Walikota Madiun, Maidi turun ke jalan untuk melihat pengaspalan dan pemeliharaan jalan. Sa;ah satunya terlihat di Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Senin kemarin (25/3).

“Saya cek sendiri, semua jalan di kota ini harus bagus. Saya minta hari raya nanti, semua pekerjaan perbaikan, dan perawatan jalan, harus selesai,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Pendekar Madiun ini memang getol turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kendala yang dialami. Itu menurutnya, bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengebut pekerjaan. Sehingga harapannya, jalan di Kota Madiun kondisinya prima, untuk dilalui para pemudik.

“Harus dikebut, dan harus tuntas. Jadi pemudik yang melintas, maupun yang ke Madiun ini bisa nyaman jika akses jalannya itu bagus,” pungkasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinaPUPR) –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun tahun ini akan merevitalisasi Pasar Sonokeling atau eks Pasar Pancasila, di Jalan Mayjend Sungkono. Proyek tersebut dianggarkan sekitar Rp2 Miliar.

Kabid Cipta Karya DPUPR Kota Madiun Hesti Setyorini mengatakan, anggaran tersebut include dengan penataan kawasan Saluran Pancasila yang sudah lebih dulu dibangun tahun lalu. Adapun Pasar Sonokeling itu memanfaatkan luas lantai seluas 616 meter persegi, dengan luasan terbangun sekitar 143 meter persegi.

“Proyek itu sudah mulai masuk tender, dan saat ini masih proses lelang” katanya, Selasa (26/3).

Hesti menjelaskan, pembangunan Pasar Sonokeling itu nanti akan dikonsep modern. Yaitu dilengkapi area terbuka untuk mengakomodir masyarakat atau pedagang untuk melakukan aktivitasnya bersifat non permanen. Kemudian juga dilengkapi mini food court.

“Kalau total ada 30 kios, 10 kiosnya itu sudah dibangun tahun lalu,” tambahnya.

Fasilitas lainnya, juga dilengkapi area parkir. Area parkir tersebut setidaknya mampu menampung delapan unit mobil dan 30 unit sepeda motor

“Mudah-mudahan April ini sudah mulai dikerjakan dan targetnya selesai Oktober mendatang,” tandasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang akan dibangun di Kota Madiun tahun ini terbagi menjadi dua bagian. Yakni, bangunan kantor dan bangunan instalasi limbah tinja.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Madiun, Hesti Setyorini mengatakan, bangunan instalasi tersebut meliputi “solid seperation chamber” (SSC), “drying area”, “anaerobic filter”. Kemudian gudang lumpur tinja, unit fakultatif, unit maturase, “cascade aerator”, “wetland”, dan bangunan sarana pendukung lainnya.

IPLT ini, lanjutnya, merupakan hal yang penting dimiliki oleh kawasan perkotaan. Hal itu sebagai upaya untuk pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan dan sesuai aturan.

“Wilayah perkotaan memang harus memiliki pengolahan limbah tinja khusus. Sebab tinja dari rumah tangga yang diambil oleh penyedia jasa langsung harus diolah,” ujarnya, Minggu (25/2).

“Artinya, tidak boleh dibuang di sungai atau dikubur dalam tanah,” katanya.

Seperti diketahui IPLT adalah instalasi pengelolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui truk tinja. Lumpur tinja diambil dari unit pengola limbah tinja seperti tangka septik dan cubluk tunggal ataupun endapan lumpur dari underflow unit pengelohan air limbah lainnya.

IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga aman dan tidak membahayakan bagi Kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) membangun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayahnya sebagai upaya untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang akrab lingkungan. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR, Hesti Setyorini mengatakan, pembangunan IPLT tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk Kota Madiun.

Sesuai rencana, proyek tersebut akan dibangun di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo.

“Rencananya akan dilakukan tahun 2024. Saat ini masih dalam review perencanaan pembangunan dan pengadaan dokumen lingkungannya. Kalau sesuai jadwal, pekerjaan dimulai Maret nanti,” kata Hesti Setyorini, Minggu (25/2).

Lokasi IPLT, rencananya berada di lahan sebelah pintu masuk ke kawasan TPA Winongo. Lokasi itu dipilih karena pertimbangan akses jalan yang mudah dan jauh dari permukiman warga.

Lahan yang digunakan rencananya seluas 3.895 meter persegi. Sementara anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan IPLT tersebut mencapai Rp11,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Selesai diperkirakan sampai November nanti. Yang ini bukan seperti Rusunawa. Kalau Rusunawa setelah pembangunan selesai akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi kalau IPLT ini yang melaksanakan pemerintah daerah dari awal sampai akhir tetapi anggarannya dari pemerintah pusat,” tegasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp44 Miliar untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Kota Madiun tahun ini. Sejumlah proyek yang digarap, masuk skala prioritas.

“Dari pembangunan saluran hingga pembangunan Jembatan Patihan di Manguharjo, Kota Madiun, yang sempat roboh pada 2021 lalu,” ujar Kepala DPUPR, Thariq Megah, Minggu (25/2/2024).

Proyek skala prioritas itu tidak serta merta dibangun. Melainkan harus melalui proses penyusunan dokumen lelang di bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan (adbang).

Setidaknya ia mencatat ada 11 paket pekerjaan. Ia memerinci sekitar Rp12,8 miliar pembiayaan paket proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Rinciannya Rp11,8 miliar untuk pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Serta Rp 1 miliar untuk pembangunan pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu.

‘’Jadi ada dua paket proyek berasal dari DAK. Sembilan lainnya murni APBD 2024,’’ tegasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tahun ini akan membangun jembatan gantung di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo. Anggaran miliaran rupiah disiapkan untuk membangun jembatan penghubung antar kelurahan itu.

Yakni sekitar Rp9,9 miliar untuk pembangunan struktur atas jembatan dan Rp4 miliar untuk pembangunan abutment. Pembangunan jembatan gantung itu sebagai pengganti Jembatan Patihan yang sebelumnya putus.

“Dulu kan jembatan Patihan itu sempat putus karena diterjang banjir pada 2021 lalu. Insya Allah tahun ini akan kita bangun,” terangnya, Minggu (25/2).

Di samping jembatan gantung di Patihan, lanjutan pembangunan asrama Pondok Lansia juga masuk skala prioritas tahun ini. Setidaknya anggaran sekitar Rp8,6 miliar dialokasikan untuk paket pekerjaan tersebut.

Kemudian, ada peningkatan saluran Kali Gempol senilai Rp 4 miliar. Pun pembangunan Pasar Pancasila juga dianggarkan sebesar Rp2 miliar.

Pihaknya berharap sejumlah proyek strategis itu sudah bisa mulai digarap pada Maret mendatang dan diperkirakan selesai pada September–Oktober.

“Kami optimistis semua proyek itu bisa selesai tepat waktu,’’ tandasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun bersama BPBD melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi masalah genangan air di wilayah kota. Salah satunya dengan menyisir dan membersihkan saluran air.

Pekan lalu, petugas DPUPR dan BPBD membersihkan saluran Gayam dan sekitarnya. Sebab setelah dilakukan penyisiran, petugas menemukan banyak sampah yang menumpuk, sehingga membuat saluran air tidak lancar.

Dampaknya, saat musim penghujan tiba, air di saluran Gayam kerap meluber hingga ke jalan. Tak ingin kejadian itu terulang Kembali, petugas akan terus menyisir saluran air di lokasi lain, agar aliran air lancar.

“Ternyata di seluran Sendang Gayam sampai Jalan Sulawesi kami temukan banyak sampah sehingga membuat aliran air tersumbat,” kata Kepala DPUPR, Thariq Megah, Selasa (23/1).

Menurut Thariq, sampah rumah tangga yang ditemukan petugas cukup bervariatif. Disamping pembersihan pihaknya juga melakukan perapian kabel. Menurutnya, ada sejumlah kabel yang bisa menghambat aliran saat terkena sampah.

‘’Terbanyak sampah rumah tangga. Tadi kita juga melakukan perapian kabel yang berada di jalur bawah. Kita khawatir akan menjadi tempat berhentinya sampah kalau tidak dirapikan,’’ tandasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dibantu BPBD melakukan pembersihan di sejumlah titik saluran, dan sungai di wilayah setempat, Kamis (11/1). Kegiatan itu bertujuan untuk meminimalisasi banjir, apalagi di musim penghujan seperti saat ini.

Kepala DPUPR Kota Madiun, Thariq Megah mengatakan, di saluran air, Jalan Anggrek, Kelurahan Oro-Oro Ombo, petugas menemukan banyak tumpukan sampah sisa limbah rumah tangga.

Bahkan, tumpukan sampah menyumbat saluran air. Jika tidak segera dibersihkan, ia khawatir dapat memicu banjir, karena aliran air tidak lancar.

“Di Jalan Anggrek ini ada penyumbatan dari sampah rumah tangga. Di sini kami temukan ada kasur, guling, ada juga sampah yang nyangkut disini,” ujarnya.

Thariq menghimbu kepada warga untuk tidak membuang sampah di sungai. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke petugas jika ada lokasi penyumbatan saluran air.

“Jadi kita libatkan tim 27, tim 9 dan tim penanganan saluran ada 10 orang, untuk melakukan pembersihan sungai dan saluran guna mengantisipasi banjir di wilayah kota ini,” tuturnya.

Tidak hanya pembersihan sampah, petugas DPUPR juga secara berkala melakukan pengerukan sedimen di sepanjang sungai wilayah Kota Madiun. Disatu sisi, mulai hulu sampai hilir juga akan diidentifikasi, sehingga ketika terjadi permasalahan segera dapat dilakukan tindakan.

“Jadi identifikasi yang kita lakukan selain melalui pengamatan langsung, juga melalui drone,” tandasnya. (*)