Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Madiun mulai berjalan. Seiring itu, proyek yang terletak di kawasan TPA Winongo, Kelurahan/Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun itu langsung ditinjau Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto bersama tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Rabu (24/7).

Eddy mengatakan, pembangunan IPLT perlu dikawal dan diawasi. Dengan melibatkan tim PPS, pemkot berharap pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia mengaku bakal intens meninjau pekerjaan hingga kelak proyek pembangunan selesai.

“Nanti saya juga akan turun setiap waktu untuk mengecek dan sebagainya. Sampai pembangunan itu sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan IPLT kelak untuk mengatasi limbah atau lumpur tinja di Kota Madiun. Lumpur tinja hasil penyedotan rumah tangga ditampung serta diolah guna menurunkan zat organik dan bakteri yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, hasil pengolahan akan dihitung berdasarkan batas baku mutu aman yang dapat dibuang ke lingkungan.

“Pada prinsipnya pembangunan ini bermanfaat untuk warga Kota Madiun. Masyarakat setempat yang terdampak setuju dengan pembangunan IPLT. Mereka juga kami ajak untuk studi banding ke IPLT Supit Urang Kota Malang,’’ ujarnya.

‘’Keberadaan IPLT sebagai upaya Kota Madiun menuju kota sehat,’’ imbuh Eddy.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap IPLT tidak sekadar saat pembangunan hingga selesai. Melainkan juga saat operasional pengolahan kelak. Baik dalam tata cara pengolahan hingga retribusi yang dibebankan.

‘’Setelah ini (pembangunan selesai, Red) kan ada regulasi. Kami bangun dulu terus kami buat regulasi. Nah, itu perda atau apa sehingga nanti harus dibahas dengan DPRD setempat. Yaitu terkait apakah ini bisa untuk retribusi atau enggak,” pungkasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun segera membangun jembatan Patihan yang ambrol sejak 2021 lalu. Pembangunan jembatan itu cukup mendesak, karena menjadi akses penghubung antar kelurahan, yakni Patihan dan Sogaten.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Agus Tri Sukamto mengatakan, penanda tanganan kontrak dengan pelaksana proyek telah dilakukan Juli ini.  Bahkan minggu ini, alat berat pun diturunkan di lokasi.

“Proses sekarang posisi pendataan warga yang terdampak, kemungkinan nanti pas waktu pemasangan tiang panjang di sekitar area Kelurahan Patihan dan Sogaten. Setelah kita dapatkan data dari konsultan pengawas, kita adakan rapat sosialisasi di Kecamatan Manguharjo, kita undang warga terdampak dan pihak kelurahan, kecamatan, Polsek, serta Koramil yang ada di sekitar wilayah situ,” ujarnya, Rabu (24/7).

Sesuai kontrak, pembangunan jembatan Patihan dikerjakan selama lima bulan oleh CV Dwi Mitra Sejati. Diestimasikan, dua hingga tiga bulan itu digunakan untuk pembangunan abutment, sedangkan bulan keempat dan kelima proses pemasangan rangka atas.

Agus menyebut, sejatinya DPUPR memiliki empat opsi pembangunan jembatan Patihan. Yaitu jembatan lengkung, jembatan rangka baja, jembatan girder, dan jembatan gantung. Namun karena keterbatasan anggaran, sehingga dari hasil pemaparan, disetujui pembangunan jembatan gantung.

“Akhirnya berkesimpulan dan disetuji yang jembatan gantung karena berkaitan dengan anggaran yang ada di Kota Madiun dari APBD. Dan terkait perizinan, kita sudah koordinasi dengan BBWS dan sudah ada rekomnya juga,” tambahnya.

Sementara itu Kepala DPUPR, Thariq Megah menjelaskan, ukuran jembatan yang akan dibangun, yaitu selebar 1,8 meter dengan panjang 80 meter. Pun nantinya berupa jembatan gantung.

“Yang penting kendaraan roda dua, pesepeda, dan pejalan kaki bisa lewat, dan bisa dilalui ambulance pada saat urgent,” katanya.

Disamping itu, DPUPR juga membangun existing jembatan lori dengan ukuran 2,70 meter kali 110 meter. Pihaknya juga membangun beton pendekat pilon masing masing 15 meter di ujung kanan kiri jembatan.

“Beban maksimal sekitar 5 ton,” bebernya.

Pembangunan jembatan Patihan itu nanti bukan di lokasi semula, melainkan di titik lain sisi sebelah selatan jembatan lama. Alasannya, ketika ada anggaran tersedia,  akan dibangun jembatan di tempat yang sama, dengan ukuran yang lebih besar. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun mengusulkan permohonan perbaikan jembatan Manguharjo ke Kementerian PUPR RI. Sebab jembatan yang membentang di atas Bengawan Madiun itu sudah 20 tahun tidak tersentuh perbaikan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Agus Tri Sukamto mengatakan, perbaikan jembatan Manguharjo itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena aset nasional. Sejauh ini proposal permohonan perbaikan telah dilayangkan ke kementerian.

Ada dua opsi yang tertulis dalam proposal tersebut. Pertama, pembongkaran untuk pembangunan jembatan baru, kedua, permohonan pelebaran.

“Kelihatannya kalau di kami lebih efektif ke pelebaran, soalnya jembatan yang ada sekarang itu kondisinya masih bagus,” ujarnya, Rabu (24/7).

Pada sisi lain, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai UPT Jalan Nasional, hasilnya mendapat masukan jika kondisi jembatan masih layak dan bagus.

“Makanya eman jika dibongkar. Akhirnya kita pakai opsi pelebaran di kanan kirinya saja,” tambahnya.

Agus menyebut, usulan pelebaran jembatan Manguharjo itu juga sekaligus sebagai upaya DPUPR mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Jika usulan pelebaran itu disetujui, nantinya jembatan Manguharjo terdiri enam lajur dari timur ke barat atau sebaliknya.

“Kanan tiga lajur, kiri juga tiga lajur,” ucapnya.

Estimasinya, butuh anggaran sekitar Rp200-Rp250 Miliar untuk perbaikan dan pelebaran jembatan Manguharjo itu. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi intens dengan pemerintah pusat agar permohonan pelebaran jembatan Manguharjo sebagai penghubung antar kota/kabupaten itu terealisasi.

“Nanti sebisa mungkin kita mengajukan kelengkapan, karena juga harus ada juga terkait Amdal lalin, DED, mungkin juga ada kajian feasibility studi (FSnya), dan itu perlu koordinasi dengan UPT jalan nasional. Karena wilayah pekerjaannya kan nanti kemungkinan besar di wilayah nasional yang dikelola mereka,” tegasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengecek pembangunan pondok lansia tahap dua di Kota Madiun. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui progres pembangunan proyek strategis pemkot itu.

Tim PPS yang juga Jaksa Fungsional Kejari Kota Madiun, Eko Wahyono menyebut, hasil pengecekannya di lapangan nihil temuan. Bahkan progres proyek yang dianggarkan Rp8 Miliar itu, mengalami surplus dari schedule yang ditetapkan.

Eko menyebut, karena cuaca saat ini bagus alias musim kemarau, pelaksana dapat mempercepat proses pengerjaan di lapangan dengan catatan tidak asal-asalan. Artinya, kualitas pembangunan, tidak boleh dikesampingkan.

“Kami menyarankan pihak pelaksana maupun pengawas mempercepat pelaksanaan pembangunan karena jangan sampai terkendala cuaca yang nantinya di tahap akhir bisa keteteran,” ujarnya saat mengecek pembangunan pondok lansia tahap dua, Kamis (18/7).
Berdasakan pengalaman pembangunan pondok lansia tahap satu lalu, berjalan lancar. Pun nihil kasus hukum.

Untuk itu, pada pembangunan tahap dua ini, ia berharap kualitas pengerjaannya sama seperti sebelumnya, termasuk dari sisi ketepatan waktu. Sehingga manfaat pembangunannya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Harapannya proyek pembangunan yang di kawal PPS berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pembangunan pondok lansia tahap dua di Kota Madiun masih berproses. Saat ini, progresnya mengalami surplus 2-3 persen, dari yang ditargetkan 15 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Thariq Megah menyebut, pondok lansia itu menjadi salah satu proyek strategis pemerintah daerah untuk menampung para lansia. Baik lansia potensial, maupun non potensial alias ngebrok.

Untuk itu, pekerjaan terus dimonitor agar tidak mengalami keterlambatan. Upaya percepatan pun dilakukan, agar proyek yang semestinya berakhir 14 November itu, bisa selesai akhir Oktober mendatang.

“Untuk percepatan jumlah material dan tenaga kerja dimaksimalkan mumpung ini belum musim penghujan. Kedua, pelaksanaan jam tambahan di hari libur itu akan dijalankan penyedia jasa,” ujarnya saat meninjau pembangunan pondok lansia di kawasan Lapak Bumi Semendung, Kelurahan Klegen, Kamis siang (18/7).

Adapun saat ini, progresnya adalah pemasangan rangka atap dan pondasi dinding. Anggaran pembangunan pondok lansia tahap II ini dialokasikan sekitar Rp8 Miliar. Proyek lanjutan tersebut direncanakan terdiri dua ruang.

Yaitu satu unit ruang asrama utama, dan satu unit ruang penunjang. Adapun unit asrama utama itu terbagi 11 ruang.

Masing-masing satu ruang asrama lansia laki-laki dan perempuan ngebrok, yang dibangun secara terpisah. Kemudian lima ruang asrama lansia mandiri, satu ruang klinik, satu ruang pengelola, satu ruang takmir, dan satu ruang serbaguna.

Disamping itu, juga dibangun ruang penunjang. Di antaranya gudang, laundry, asrama karantina, dan satu ruang pemulasaraan jenazah.

“Garis besarnya proyek tahap I dan II ini sama, cuma nanti ada beberapa ruangan dikhususkan lansia ngebrok. Kami juga ada penambahan pembangunan untuk marbot masjid, dan kami optimis pembangunan ini sesuai target yang kami harapkan, sebagaimana pembangunan tahap I lalu,” bebernya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Penjabat (Pj) Walikota Madiun, Eddy Supriyanto mengecek pembangunan pondok lansia tahap dua bersama DPUPR dan kejaksaan, Kamis (18/7). Hasil pengecekannya di lapangan, proyek yang dianggarkan sekitar Rp8 Miliar tersebut on progres.

“Hasilnya on progres ya, perkiraan awal November sudah selesai, sehingga bisa segera diresmikan dan dipakai lansia atau kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.

Ia menyebut, keberadaan pondok lansia itu bermanfaat bagi mereka yang hidup sebatang kara. Pun juga bagi lansia non potensial atau ngebrok.

“Tadi kami juga menyapa para lansia disini, mereka merasa nyaman,” katanya.

Lokasi pondok lansia yang dibangun pemda itu sangat strategis. Apalagi berada di tengah area persawahan, sehingga membuat para lansia lebih tenang dan nyaman.

Pada sisi lain, salah satu proyek strategis pemkot itu juga mendapat pendampingan dari tim pengamanan pembangunan strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Harapannya, pengerjannya sesuai aturan, sehingga tidak berimplikasi hukum.

“Bangunan ini benar-benar harus dibangun sebaik-baiknya dan sesuai aturan, mudah-mudah tidak ada masalah di kemudian hari,” terangnya.

Untuk operasionalnya di bawah naungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA). Pun ke depan sejumlah fasilitas dan sarana prasarana penunjang akan disempurnakan, termasuk menambah jumlah tempat tidur (bed), Tv, kipas angin maupun AC.

“Ini fasilitasnya memang belum maksimal, tapi dari sisi bangunan sudah bagus, sudah nyaman. Dan untuk hiburan para lansia, Tv itu saya kira penting,” tandasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun mendapat giliran dikunjungi Pj Walikota Madiun, Eddy Supriyanto. Kedatangannya pun disambut Kepala DPUPR, Thariq Megah beserta jajaran, Rabu siang (17/7).

Dalam kunjungannya itu, Pj walikota berkesempatan memberikan arahan kepada pegawai. Serta, melaksanakan pengecekan progres pembangunan yang dikelola oleh Dinas PUPR.

“Jika ada kendala segera disampaikan. Kita cari bersama solusinya,” ujar Eddy Supriyanto.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur itupun berharap semua proyek strategis dapat berjalan dengan optimal. Sehingga, bisa bermanfaat bagi warga Kota Madiun.

Dalam kesempatan tersebut, Pj wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada pegawai Dinas PUPR karena telah menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, proyek berjalan on the track. Serta, menambah daya tarik Kota Madiun bagi wisatawan. Baik dari dalam maupun luar negeri.

Lebih lanjut, Pj wali kota mengajak pegawai Dinas PUPR untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.

“Kalau kantor bersih dan rapi, bisa meningkatkan semangat kerja,” pungkasnya. (*)

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pembangunan pondok lansia tahap II di kawasan Lapak Bumi Semendung, Kelurahan Klegen, Kota Madiun mulai dikerjakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah memulainya pada pertengahan Mei lalu.

Kabid Cipta Karya DPUPR, Hesti Setyorini mengatakan, hingga akhir Juni lalu, progres di lapangan menyentuh angka 9,46 persen. Ia optimis, pembangunannya bisa tuntas sebelum batas akhir kontrak 10 November mendatang.

“Insya allah bisa selesai tepat waktu, bahkan targetnya sebelum kontrak berakhir,” katanya, Kamis (4/7).

Anggaran pembangunan pondok lansia tahap II ini dialokasikan sekitar Rp8,6 Miliar. Proyek lanjutan tersebut direncanakan terdiri dua ruang.

Yaitu satu unit ruang asrama utama, dan satu unit ruang penunjang. Adapun unit asrama utama itu terbagi 11 ruang.

Masing-masing satu ruang asrama lansia laki-laki dan perempuan ngebrok, yang dibangun secara terpisah. Kemudian lima ruang asrama lansia mandiri, satu ruang klinik, satu ruang pengelola, satu ruang takmir, dan satu ruang serbaguna.

“Untuk ruang penunjangnya ada gudang, laundry, asrama karantina, dan satu ruang pemulasaraan jenazah,” tegasnya. (*)