Proyek Pembangunan Jembatan Patihan Ditarget Selesai Desember Mendatang

Dipublikasi pada 19/08/2024 oleh admin
DPUPR Kota Madiun membangun Jembatan Patihan tahun ini.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Keinginan warga Kelurahan Patihan dan Kelurahan Sogaten kembali memiliki jembatan penghubung akhirnya terwujud. Sejak roboh pada 2021 silam, Jembatan Patihan dibangun Pemkot Madiun tahun ini.

‘’Sosialisasi dan survei sudah selesai. Saat ini mulai pemesanan rangka jembatan dan pekerjaan pemancangan di sisi wilayah Kelurahan Sogaten,’’ kata Kabid Bina Marga DPUPR Kota Madiun Agus Tri Sukamto, Senin (19/8).

Agus mengatakan, progres pekerjaan Jembatan Patihan sesuai jadwal perencanaan. Memasuki bulan ini, pekerjaan terfokus pada abutment. Setelah rampung, dilanjutkan pemasangan rangka atas hingga jembatan gantung benar-benar selesai.

‘’Estimasi pekerjaan butuh waktu lima bulan. Insya Allah Desember selesai,’’ yakinnya.

Jembatan Patihan yang dibangun tahun ini berupa jembatan gantung.

Menurut Agus, panjang jembatan disesuaikan dengan lebar sungai Bengawan Madiun. Nantinya, tepian kanan kiri sungai dibangun beton penghubung sepanjang 15 meter. Kemudian, jembatan dibangun sepanjang 80 meter dengan lebar 1,8 meter.

‘’Terkait perizinan, kami sudah berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo. Termasuk rekomendasinya,’’ sebutnya.

Dia menambahkan, pembangunan jembatan Patihan merupakan tindak lanjut usulan warga setempat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Baik tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Alhasil, usulan pembangunan tersebut mendapat pos anggaran dan direalisasikan tahun ini.

‘’Kalau dalam keadaan urgent bisa dilintasi ambulans. Estimasi beban maksimal sekitar 5 ton,’’ tandas Agus. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

DPUPR Dampingi Pj Wali Kota Cek Lokasi Pengembangan dan Penataan Kawasan Stasiun Madiun

Dipublikasi pada 19/08/2024 oleh admin
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto didampingi Kepala DPUPR Kota Madiun Thariq Megah saat meninjau lokasi pengembangan dan penataan Stasiun Madiun, Rabu (14/8) lalu.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pengembangan dan penataan kawasan Stasiun Madiun di Jalan Kompol Sunaryo kembali dibahas. Bahkan, Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun meninjau lokasi penataan beberapa waktu lalu.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Thariq Megah tak menampik rencana ulang penataan Jalan Kompol Sunaryo tersebut. Hanya saja, bakal ada perubahan rencana nantinya.

‘’Iya (rencana penataan, Red). Tapi, ada perbedaan rencana,’’ ungkap Thariq, Senin (19/8).

Kepala DPUPR Kota Madiun Thariq Megah saat mengikuti pembahasan rencana pengembangan dan penataan Stasiun Madiun.


Meski begitu, dia belum bisa bicara banyak terkait rencana tersebut. Sebab, masih dalam pembahasan lanjutan antara Pemkot Madiun dan PT KAI Daop 7 Madiun. Yang pasti, Thariq mengaku akan mendukung segala keputusan atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

‘’Karena pada intinya demi kepentingan masyarakat,’’ ucapnya.


Diketahui, Jika melihat desain sementara, area parkir di depan stasiun di sebelah timur simpang tiga Jalan Kompol Sunaryo-Jalan dr. Soetomo bakal bergeser ke selatan hingga memakan sebagian badan jalan. Kemudian, jalan ikut bergeser ke selatan memanfaatkan lahan daop 7 yang berada tepat di utara Kantor Ajenrem 081. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

Pekerjaan Awal Proyek IPLT Lebih Cepat 0,76 Persen

Dipublikasi pada 12/08/2024 oleh admin
Proyek pembangunan IPLT di kawasan TPA Winongo ditarget tuntas akhir November nanti.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Madiun tengah berprogres. Terbaru, pekerjaan proyek di kawasan TPA Winongo itu menyentuh 3,26 persen selesai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Thariq Megah mengatakan, progres pembangunan sementara ini menyentuh pekerjaan awal. Meliputi galian dan pemasangan pancang, pembangunan pondasi, hingga pengecoran dinding. ‘’Progres lebih cepat 0,76 persen dari target rencana 2,5 persen,’’ kata Thariq, Senin (12/8).

Menurut Thariq, DPUPR bakal membangun kantor operasional dan instalasi limbah tinja. Instalasi meliputi pembangunan solid seperation chamber, drying area, anaerobic filter, gudang lumpur tinja, unit fakultatif, unit maturasi, cascade aerator, wetland, dan bangunan pendukung lain. ‘’Insya Allah pekerjaan selesai akhir November nanti,’’ ujarnya.

Progres pekerjaan proyek IPLT mengalami percepatan dari target rencana.

Thariq menyebut embangunan IPLT senilai Rp 10,6 miliar dari DAK (dana alokasi khusus) 2024 itu terletak di kawasan Jalan Ring Road Barat. Atau di sebelah timur TPA Winongo. Menggunakan lahan seluas 3.895 meter persegi, kapasitas penampungan dan pengolahaan 20 meter kubik per hari. ‘’Lokasi IPLT mempertimbangkan akses jalan yang mudah dan jauh dari permukiman warga,’’ terangnya.

Dia menambahkan, pembangunan IPLT sebagai upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah tinja guna menjaga kualitas air tanah maupun air baku. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Serta, menjadi sarana edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan. ‘’Keberadaan IPLT sebagai pemenuhan sarana sanitasi dalam mewujudkan Kota Madiun sehat,’’ pungkas Thariq. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

Komisi III DPRD dan DPUPR Kota Madiun Sidak Proyek Pondok Lansia-IPLT

Dipublikasi pada 12/08/2024 oleh admin
Komisi III DPRD didampingi DPUPR Kota Madiun meninjau progres pengerjaan pembangunan Pondok Lansia, Jumat (9/8).

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Proyek strategis milik Pemkot Madiun disidak Komisi III DPRD Kota Madiun, Jumat lalu (9/8). Yakni, proyek pembangunan Pondok Lansia di kawasan Lapak Bumi Semendung, Kelurahan Klegen, Kartoharjo dan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kawasan TPA Winongo, Kelurahan Winongo, Manguharjo.

Hasil sidak, progres pekerjaan dua paket proyek tersebut sementara masih on schedule. ‘’Ini bagian dari evaluasi rutin kami. Selain RDP (rapat dengar pendapat), juga sidak bersama mitra kami di eksekutif,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Madiun Yuliana, Jumat (9/8).

Menurut Yuliana, tidak ada catatan khusus dari Komisi III terhadap dua paket proyek tersebut. Dia menilai pekerjaan sekaligus progres sesuai dengan perencanaan. Hanya, pihaknya mewanti-wanti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) setempat agar pembangunan tidak telat dari target atau jadwal yang direncanakan. ‘’Seluruh proyek fisik kami pantau dan hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan,’’ ucapnya.

Progres pekerjaan proyek Pondok Lansia dan IPLT dipastikan on schedule

Selain memastikan progres sesuai jadwal, Yuliana juga memelototi kualitas pekerjaan. Itu mengingat biaya dua proyek tersebut cukup besar. Dengan pengawasan Komisi III, pihaknya berharap rekanan pelaksana tidak main-main. ‘’Tidak ada temuan pengerjaan proyek yang menyimpang,’’ ujarnya. ‘’Secara umum berjalan cukup baik. Semoga membawa manfaat bagi masyarakat,’’ harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPUPR Kota Madiun Thariq Megah menjelaskan, pengerjaan proyek Pondok Lansia dan IPLT on schedule. Dia mengaku terus mengawal progres pekerjaan secara rutin. Sehingga, ketika terjadi kendala dapat segera diselesaikan. ‘’Alhamdulillah hasil pembangunan sesuai dengan harapan eksekutif dan legislatif. Baik ketepatan waktu maupun kualitasnya,’’ pungkas Thariq. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

Pembangunan Pasar Pancasila Dikebut

Dipublikasi pada 07/08/2024 oleh admin
Progres pembangunan Pasar Pancasila di kawasan Jalan Mayjend Sungkono mengalami percepatan.

KOTA MADIUN (Dinas PUPR) – Pasar Pancasila yang semula tampak jadul dan kumuh, kelak akan menjadi modern dan lebih tertata. Pembangunan pasar tradisional di kawasan Jalan Mayjend Sungkono ini ditarget selesai November mendatang.

‘’Pembangunan berprogres. Masuk pekan keempat, realisasinya 6,99 persen. Progresnya lebih cepat dari target rencana 6,17 persen,’’ kata Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Hesti Setyorini, Rabu (7/8).

Pembangunan Pasar Pancasila meliputi pekerjaan beton, atap, pondasi, plesteran, pasangan, dan mekanikal elektrikal. Bangunan utama pasar mengusung konsep modern. Bakal dibangun 20 kios baru. Pun, dua tenant retail serta kawasan plaza. Selain itu, dilengkapi area parkir kapasitas 30 motor dan delapan mobil. ‘’Total ada 30 kios di Pasar Pancasila, 10 kios sudah dibangun tahun lalu,’’ ungkap Hesti.

Kondisi pembangunan Pasar Pancasila di kawasan Jalan Mayjend Sungkono, Kota Madiun.

Pembangunan menyedot anggaran sekitar Rp 1,7 miliar APBD 2024. Butuh waktu sekitar 4-5 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan. Diperkirakan selesai paling cepat November atau paling lambat Desember. ‘’Target November bisa selesai,’’ ucapnya.

Dia menambahkan, proyek fisik ini masuk dalam program penataan kawasan. Linier dengan saluran Pancasila yang kelak disulap menjadi kawasan pedestrian. Nantinya, Pasar Pancasila bakal jadi ikon wisata belanja baru di Kota Madiun. ‘’Insya Allah, selesai sesuai jadwal,’’ pungkasnya. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

LKjlP Tahun 2023

Dipublikasi pada 05/08/2024 oleh admin

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2023

LKjIP-DPUPR-2023-Edit-26-Maret-2024.docx-compressedUnduh
Ditulis pada Berita | Tag , , , | Komentar Dinonaktifkan pada LKjlP Tahun 2023

Pembangunan IPLT Kota Madiun Masih Berproses

Dipublikasi pada 24/07/2024 oleh admin
Kepala DPUPR, Thariq Megah saat memberikan pemaparan pembangunan IPLT di hadapan Pj Walikota dan Tim PPS Kejari Kota Madiun.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Madiun tengah berproses. Progres pembangunannya masih dalam tahap pekerjaan awal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Thariq Megah menjelaskan, sementara ini, pekerjaan baru menyentuh galian serta pemasangan pancang. Kemudian, pekerjaan selanjutnya berupa pembangunan pondasi hingga pengecoran dinding.

“Termasuk ada pembuatan akses jalan dan kolam penampungan limbah,” ujarnya saat mendampingi Pj Walikota Madiun dan Tim PPS Kejaksaan Negeri di kawasan proyek IPLT, Rabu (24/7).

Menurut Thariq, terdapat sejumlah item pekerjaan yang akan dibangun DPUPR. Yakni, bangunan kantor operasional dan instalasi limbah tinja.

Pj Walikota Madiun, Eddy Supriyanto saat meninjau proyek pembangunan IPLT.

Untuk instalasinya, meliputi pembangunan solid seperation chamber, drying area, anaerobic filter. Kemudian gudang lumpur tinja, unit fakultatif, unit maturasi, cascade aerator, wetland, dan bangunan sarana pendukung lainnya.

“Insya Allah pekerjaan selesai akhir November,” ungkapnya.

Untuk lokasinya, lanjut Thariq, pembangunan IPLT terletak di kawasan Jalan Ring Road Barat. Tepatnya, di sebelah timur TPA Winongo.

Proyek sarana sanitasi tersebut menggunakan lahan seluas 3.895 meter persegi dengan kapasitas penampungan dan pengolahan lumpur tinja 20 meter kubik per hari. Anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), senilai Rp11,8 miliar.

“Pemilihan lokasi pembangunan IPLT mempertimbangkan akses jalan yang mudah dan jauh dari kawasan permukiman warga,” terang Thariq.

Dia menambahkan, pembangunan IPLT sebagai upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah tinja guna menjaga kualitas air tanah maupun air baku, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menjadi sarana edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan.

“Keberadaan IPLT sebagai pemenuhan sarana sanitasi dalam mewujudkan Kota Madiun sehat,” pungkasnya. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

Pj Walikota Madiun Ajak Jaksa Sidak Proyek IPLT

Dipublikasi pada 24/07/2024 oleh admin
PJ Walikota Madiun, Eddy Supriyanto meninjau proyek IPLT

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Madiun mulai berjalan. Seiring itu, proyek yang terletak di kawasan TPA Winongo, Kelurahan/Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun itu langsung ditinjau Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto bersama tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Rabu (24/7).

Eddy mengatakan, pembangunan IPLT perlu dikawal dan diawasi. Dengan melibatkan tim PPS, pemkot berharap pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia mengaku bakal intens meninjau pekerjaan hingga kelak proyek pembangunan selesai.

“Nanti saya juga akan turun setiap waktu untuk mengecek dan sebagainya. Sampai pembangunan itu sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan IPLT kelak untuk mengatasi limbah atau lumpur tinja di Kota Madiun. Lumpur tinja hasil penyedotan rumah tangga ditampung serta diolah guna menurunkan zat organik dan bakteri yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, hasil pengolahan akan dihitung berdasarkan batas baku mutu aman yang dapat dibuang ke lingkungan.

Pj Walikota memberikan arahan kepada DPUPR dan pelaksana proyek IPLT.

“Pada prinsipnya pembangunan ini bermanfaat untuk warga Kota Madiun. Masyarakat setempat yang terdampak setuju dengan pembangunan IPLT. Mereka juga kami ajak untuk studi banding ke IPLT Supit Urang Kota Malang,’’ ujarnya.

‘’Keberadaan IPLT sebagai upaya Kota Madiun menuju kota sehat,’’ imbuh Eddy.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap IPLT tidak sekadar saat pembangunan hingga selesai. Melainkan juga saat operasional pengolahan kelak. Baik dalam tata cara pengolahan hingga retribusi yang dibebankan.

‘’Setelah ini (pembangunan selesai, Red) kan ada regulasi. Kami bangun dulu terus kami buat regulasi. Nah, itu perda atau apa sehingga nanti harus dibahas dengan DPRD setempat. Yaitu terkait apakah ini bisa untuk retribusi atau enggak,” pungkasnya. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

Jembatan Patihan Kota Madiun Mulai Dibangun

Dipublikasi pada 24/07/2024 oleh admin
Jembatan Patihan Kota Madiun segera dibangun.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun segera membangun jembatan Patihan yang ambrol sejak 2021 lalu. Pembangunan jembatan itu cukup mendesak, karena menjadi akses penghubung antar kelurahan, yakni Patihan dan Sogaten.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Agus Tri Sukamto mengatakan, penanda tanganan kontrak dengan pelaksana proyek telah dilakukan Juli ini.  Bahkan minggu ini, alat berat pun diturunkan di lokasi.

“Proses sekarang posisi pendataan warga yang terdampak, kemungkinan nanti pas waktu pemasangan tiang panjang di sekitar area Kelurahan Patihan dan Sogaten. Setelah kita dapatkan data dari konsultan pengawas, kita adakan rapat sosialisasi di Kecamatan Manguharjo, kita undang warga terdampak dan pihak kelurahan, kecamatan, Polsek, serta Koramil yang ada di sekitar wilayah situ,” ujarnya, Rabu (24/7).

DPUPR mulai membangun jembatan Patihan yang ambrol sejak 2021 lalu.

Sesuai kontrak, pembangunan jembatan Patihan dikerjakan selama lima bulan oleh CV Dwi Mitra Sejati. Diestimasikan, dua hingga tiga bulan itu digunakan untuk pembangunan abutment, sedangkan bulan keempat dan kelima proses pemasangan rangka atas.

Agus menyebut, sejatinya DPUPR memiliki empat opsi pembangunan jembatan Patihan. Yaitu jembatan lengkung, jembatan rangka baja, jembatan girder, dan jembatan gantung. Namun karena keterbatasan anggaran, sehingga dari hasil pemaparan, disetujui pembangunan jembatan gantung.

“Akhirnya berkesimpulan dan disetuji yang jembatan gantung karena berkaitan dengan anggaran yang ada di Kota Madiun dari APBD. Dan terkait perizinan, kita sudah koordinasi dengan BBWS dan sudah ada rekomnya juga,” tambahnya.

Sementara itu Kepala DPUPR, Thariq Megah menjelaskan, ukuran jembatan yang akan dibangun, yaitu selebar 1,8 meter dengan panjang 80 meter. Pun nantinya berupa jembatan gantung.

“Yang penting kendaraan roda dua, pesepeda, dan pejalan kaki bisa lewat, dan bisa dilalui ambulance pada saat urgent,” katanya.

Disamping itu, DPUPR juga membangun existing jembatan lori dengan ukuran 2,70 meter kali 110 meter. Pihaknya juga membangun beton pendekat pilon masing masing 15 meter di ujung kanan kiri jembatan.

“Beban maksimal sekitar 5 ton,” bebernya.

Pembangunan jembatan Patihan itu nanti bukan di lokasi semula, melainkan di titik lain sisi sebelah selatan jembatan lama. Alasannya, ketika ada anggaran tersedia,  akan dibangun jembatan di tempat yang sama, dengan ukuran yang lebih besar. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar

DPUPR Usulkan Pelebaran Jembatan Manguharjo

Dipublikasi pada 24/07/2024 oleh admin
Jembatan Manguharjo Kota Madiun diusulkan ke pusat untuk dilakukan perbaikan dan pelebaran.

KOTA MADIUN (DinasPUPR) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun mengusulkan permohonan perbaikan jembatan Manguharjo ke Kementerian PUPR RI. Sebab jembatan yang membentang di atas Bengawan Madiun itu sudah 20 tahun tidak tersentuh perbaikan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Agus Tri Sukamto mengatakan, perbaikan jembatan Manguharjo itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena aset nasional. Sejauh ini proposal permohonan perbaikan telah dilayangkan ke kementerian.

Ada dua opsi yang tertulis dalam proposal tersebut. Pertama, pembongkaran untuk pembangunan jembatan baru, kedua, permohonan pelebaran.

“Kelihatannya kalau di kami lebih efektif ke pelebaran, soalnya jembatan yang ada sekarang itu kondisinya masih bagus,” ujarnya, Rabu (24/7).

Selama dua puluh tahun, jembatan Manguharjo kota Madiun belum ada perbaikan.

Pada sisi lain, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai UPT Jalan Nasional, hasilnya mendapat masukan jika kondisi jembatan masih layak dan bagus.

“Makanya eman jika dibongkar. Akhirnya kita pakai opsi pelebaran di kanan kirinya saja,” tambahnya.

Agus menyebut, usulan pelebaran jembatan Manguharjo itu juga sekaligus sebagai upaya DPUPR mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Jika usulan pelebaran itu disetujui, nantinya jembatan Manguharjo terdiri enam lajur dari timur ke barat atau sebaliknya.

“Kanan tiga lajur, kiri juga tiga lajur,” ucapnya.

Estimasinya, butuh anggaran sekitar Rp200-Rp250 Miliar untuk perbaikan dan pelebaran jembatan Manguharjo itu. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi intens dengan pemerintah pusat agar permohonan pelebaran jembatan Manguharjo sebagai penghubung antar kota/kabupaten itu terealisasi.

“Nanti sebisa mungkin kita mengajukan kelengkapan, karena juga harus ada juga terkait Amdal lalin, DED, mungkin juga ada kajian feasibility studi (FSnya), dan itu perlu koordinasi dengan UPT jalan nasional. Karena wilayah pekerjaannya kan nanti kemungkinan besar di wilayah nasional yang dikelola mereka,” tegasnya. (*)

Ditulis pada Berita | Tinggalkan komentar